Tohiruddin : “Disnakertrans KSB Tegaskan Perusahaan Wajib Bayar THR”

Sumbawa Barat, CDN- THR adalah kewajiban perusahaan untuk memberikannya kepada karyawan. THR tetap harus diberikan kepada karyawan sekalipun perusahaan terdampak pandemi Covid-19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakerstrans) Sumbawa Barat telah meminta kepada perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan pengusaha untuk tidak memberikan THR.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Disnakerstrans KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M.M. melalui melalui Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Tohirudin, SH. pada media ini diruang kerjanya, Selasa (11/05)2921).

Baca Juga  Distan Dorong Agar KSB Dapat Berswasembada Telur

Karena itu, Tohir meminta, perusahaan di KSB untuk menghargai karyawannya. Salah satunya dengan memberikan THR. “Jadi, tidak¬† ada alasan untuk tidak memberikan THR,” ujar dia.

Berdasarkan ketentuan pemerintah Nomor 36 Tentang Pengupahan menyebutkan perusahaan¬† yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya dikenakan sanksi administratif. “Sanksi ini bisa saja berbentuk teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha”, ujarnya.

“Bagi pengusaha yang mengaku tak mampu membayar THR, mereka harus memberi laporan keuangan dua tahun terakhir. Waktu akan diberikan hingga H-1 jelang Idul Firti”, demikian Tohir.

Baca Juga  Kapolres KSB Arahkan dan Motivasi Anggota Guna Antisipasi Kontijensi Pelaksanaan Pilkada

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam SE itu dijelaskan, Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat mengambil langkah bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan.

Langkah yang dapat diambil kepala daerah adalah mewajibkab pengusaha melakukan dialog dengan para karyawannya untuk menentukan waktu pemberian THR. Meski begitu, dialog itu tak akan menghilangkan kewajiban pengusaha dalam membayar THR kepada karyawan. THR tetap wajib diberikan kepada karyawan dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan. (cdn.wan**)